Seremonial, Pelaksanaan FPT Tak Berdampak Ekonomi

Friday, March 17th 2017. | WAKIL RAKYAT (LEGISLATOR)

LINTASDOMPU.Com – Pelaksanaan kegiatan Festival Pesona Tambora (FPT,red) yang lebih dikenal dengan Tambora Menyapa Dunia (TMD) selama kurun waktu dua tahun terakhir rupanya belum memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi terlebih bagi masyarakat setempat.

Apalagi agenda tahunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ini hingga sekarang juga tidak mempengaruhi tingkat kunjungi wisata di Bumi Nggahi Rawi Pahu. Padahal tujuan utamanya dari kegiatan ini tidak lain agar mampu mendongkrak aspek pariwisata terutama kunjungan wisata mancanegara yang dipercaya meningkatkan pendapatan asli daerah untuk kedepan.

”Selama dua tahun belum ada peningkatan kunjungan wisata dari kegiatan FPT,” ungkap Ketua DPRD Dompu Yuliadin kepada Lintasdompu.com jum’at 17/03.

Menurut dia pelaksanaan FPT selama ini tidak lebih dari sebuah kegiatan seremonial yang tidak memiliki pengaruh. Hal tersebut ia sayangkan karena sejumlah dana yang kucurkan dari APBN, APBD I atau APBD II digunakan dengan percuma tanpa target apapun.

Seperti yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Ia mensinyalir terjadi pemborosan anggaran negara terhadap kegiatan FPT karena milyaran dana itu hanya dihabiskan untuk kegiatan yang bersifat seremonial dan euvoria pada saat bula april saja.

Padahal, bila direncanakan dengan misi untuk meningkatkan aspek pariwisata diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan.

Pemerintah seharusnya mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan pada tahun sebelumnya sebagai tolak ukur pada pelaksanaan tahun selanjutnya agar masyarakat juga merasakan dampak dari kegiatan itu.

”jangan memikirkan kegiatan pada bulan itu saja, melainkan dana itu direncanakan dengan matang sehingga aspek wisata mampu menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara supaya mempengaruhi ekonomi dan pendapatan rakyat,” tukasnya politisi parta PAN ini.

Bukan hanya itu, kegiatan FPT selama ini juga menghambat kegiatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta menghambat sejumlah agenda kerja pemerintah lainnya karena hampir seluruh SKPD sibuk mempersiapkan kegiatan sehingga pelayanan disinyalir terabaikan.

Terlebih SKPD terkait yang menanganinya dengan swakelola tentu menyebabkan
lumpuhnya pelayanan.

”Sebenarnya tidak perlu jajaran pemerintah yang mengerjakannya melainkan pihak ketiga (swasta) maupun komunitas yang ada bisa diberdayakan. Ini juga mempengaruhi tingkat pelaksnaan dan profesionalitas kegiatan,” tandas mantan aktivis garis keras ini. (iqbal)

Related For Seremonial, Pelaksanaan FPT Tak Berdampak Ekonomi