Pemkab Dompu Kembali Raih Opini WTP

Monday, May 28th 2018. | KOMINFO, NASIONAL, PEMERINTAHAN

LINTASDOMPU.COM – Pemerintah Kabupaten Dompu kembali mendapatkan Opini WTP (Wajar Tampa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017.

Atas prestasi tersebut, Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah yang telah bekerja keras sehingga Opini WTP untuk ke 4 kali di raih Pemerintah Kabupaten Dompu.

“Ini semua berkat kerja keras kita bersama di jajaran pemerintah daerah dan dukungan doa dari seluruh masyarakat Dompu,” ungkap Bupati usai menerima dokumen LHP tahun anggaran 2017 bersama pimpinan daerah dan Ketua DPRD se-Provinsi NTB di gedung BPK NTB, Senin (28/5/2018)

Opini yang diraih ini, kata Bupati harus dapat dijadikan semangat untuk terus bekerja menyajikan tata kelola keuangan pemerintah yang baik dan benar dengan kriteria dan standar akuntasi pemerintah yang efektif efisein dan sesuai dengan sistem internal serta peraturan perundang-udangan yang berlaku.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPK Wahyu Priyono, SE, MM, Ak, CA menyampaikan bahwa Opini dari BPK bukan merupakan penghargaan, karena pada dasarnya pencapaian opini merupakan sebuah keharusan dan sudah menjadi satu keniscayaan bawah pemerintah daerah berkewajiban menyajikan laporan keuangan.

Lanjutnya, setelah melakukan pengelolaan keuangan APBD kemudian melaporkannya dengan wajar sesuai standar akuntasi yang berlaku dengan sistem internal dan patuh terhadap peraturan perundang-udangan.

Ia menjelaskan ada 10 temuan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut, yakni pajak yang dipungut namun tidak disetor, perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan yang menyebabkan kelebihan pembayaran dan kelebihan pembayaran volume fisik atau kualitas tidak optimal.

Selain itu, pengelolaan aset tidak tertib yang dicatat tapi tidak diketahui keberadaanya, belanja daerah tidak dilengkapi dengan pertanggungjawaban atau tidak memadai.

Pengerjaan fisik terlambat yang melampaui kontrak, belanja hibah sosial yang tidak tepat sasaran dan terlambat dipertanggugjawabkan, pekerja jasa pemerintahan pengawas atau perencana diwaktu yang bersamaan ada di beberapa kontrak yang berbeda.

Permasalahan tersebut secara langsung akan mempengaruhi dan berdampak pada pemberian opini kewajaran laporan keuangan oleh BPK. “Walau permasalahan masih ditemukan, tapi kota kabupaten memiliki itikat baik dan semangat yang kuat untuk menindak lanjuti sebelum LHP selesai,” ujarnya.

Penyarahan Dokumen LHP atas laporan Keuangan pemerintah daerah tahun Anggaran 2017 tersebut di saksikan Gubernur yang diwakili Sekda Provinsi NTB dan dihadiri Kepala Dinas Instansi terkait di masing-masing daerah. (adv**)

Related For Pemkab Dompu Kembali Raih Opini WTP