DPRD Bersikeras Tolak Teken Dokumen APBD 2019

Saturday, January 12th 2019. | UMUM

LINTASDOMPU.COM – DPRD kabupaten Dompu NTB tetap menolak untuk menandatangani dokumen APBD tahun 2019 apabila Tim TAPD memaksa memunculkan anggaran biaya tambahan pembangunan Claster tahap 2 Senilai 15 milyar 580 juta rupiah.

Pasalnya, dana fanstastis itu tiba-tiba muncul pada saat rancangan APBD sementara pada saat pembahasan anggaran dana tersebut tidak disebutkan. Padahal tim TPAD pada saat pembahasan anggaran memberikan jaminan tidak akan dianggarkan penambahan pembangunan claster tahap 2 itu.

“Berdasarkan kesepakatan banggar kami tidak akan menandatangani dokumen APBD 2019 terkecuali dana itu dikeluarkan dari item Dokumen penganggaran,” ungkap ketua DPRD kabupaten Dompu Yuliadin pada saat konfrensi pers didampingi dua anggota banggar lainnnya H Didi Wahyudi dan Muhammad Ikhsan.

Ia mengisahkan, Saat itu pihak banggar mewanti wanti agar pendanaan tambahan pembangunan claster tahap 2 tidak dilakukan dan Hal itupun di sepakati bersama.

Namun setelah dilakukan evaluasi anggaran, tiba-tiba tim TAPD menganggarkannya. Tim TAPD mencuri kesempatan ketidak hadiran banggar pada saat rapat evaluasi. padahal, perwakilan banggar sudah meminta agar menjadwalkan ulang rapat evaluasi anggaran beberapa hari kemudian sembari menunggu tim banggar kembali dari luar daerah.

“Ada indikasi kesengajaan tim TAPD ingin memanfaatkan proses itu dengan menggarkannnya secara sepihak, padahal fungsi Badgeting adalah kewenangan DPRD” Tukas Ketua DPD PAN Dompu ini.

Selain itu, penambahan dana pembangunan claster tahap 2 dinilainya menyalahi aturan karena pekerjaan tersebut sudah dianggarkan pada APBD 2018 senilai 12 milyar rupiah.

Yuliadin tidak ingin ada masalah dikemudian hari karena jumlah dana penambahan lebih besar dari dana yang telah dianggarkan pihaknya tahun lalu.

“Kami hanya ingin APBD ini baik-baik saja dan murni untuk kepentingan masyarakat, bukan dengan main kucing-kucingan seperti ini. Semua harus diawali dan melalui proses yang benar” katanya.

Apabila tim TAPD memaksa menjalankan APBD dengan tetap mencantumkan dana penambahan itu DPRD bersikeras akan membawa hal itu ke ranah hukum karena merupakan bagian dari pelanggaran.

“Pokoknya tidak akan saya tandatangani,” tegasnya.

Anggota Banggar H Didi Wahyudi menilai Tim TAPD telah menodai proses pembahasan APBD 2019 dengan mengambil keputusan sepihak karena menggarkan penambahan dana claster tahap 2.

Namun ia menjelaskan selain item itu, Dokumen APBD lainnya tidak dipermasalahkan jika di realisasikan. Bahkan Ia meminta agar tim TAPD segera menjalankan APBD agar seluruh OPD bisa berjalan sebagaimana mestinya.

“Tidak ada niat kami untuk menghambat jalannya APBD,” jelasnya.

Sementara Muhammad Ikhsan membantah tidak di tandatanganinya dokumen APBD menjadi penyebab tidak terbayarkannya gaji ASN. Menurut dia, pembayaran gaji ASN tidak mesti menunggu penandatanganan dokumen APBD. Hal itu sesuai hasil koordinasi pihaknya dengan pemerintah provinsi.

“Silakan dibayarkan, karena itu harus,” terangnya.(al)

Related For DPRD Bersikeras Tolak Teken Dokumen APBD 2019